Pernahkah kamu merasa terbebani oleh bunga pinjaman yang tinggi, tetapi tetap harus mengambilnya karena tidak ada pilihan lain? Jika kamu adalah perempuan pelaku usaha ultra mikro, kabar baik datang dari pemerintah. Melalui Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS), beban bunga pembiayaan yang selama ini berkisar 24 persen per tahun dipangkas drastis menjadi 8 persen flat per tahun .
Program ini bukan sekadar penurunan bunga. KPPS dirancang khusus untuk perempuan dari keluarga prasejahtera yang sedang atau akan memulai usaha. Dengan plafon hingga Rp15 juta per akad, tanpa persyaratan agunan tambahan, dan disertai layanan pemberdayaan berupa pendampingan serta pelatihan, KPPS menjadi salah satu program pembiayaan paling berpihak pada pelaku usaha ultra mikro .
Pemerintah memperkirakan potensi penerima manfaat KPPS mencapai 9,16 juta perempuan di seluruh Indonesia . Jika kamu adalah salah satunya, artikel ini akan memandumu memahami cara memanfaatkan KPPS untuk mengembangkan usahamu.
Apa Itu Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS)?
KPPS adalah skema kredit program yang menyediakan pembiayaan produktif dengan suku bunga atau marjin 8 persen flat per tahun, plafon hingga Rp15 juta per akad, dan tanpa persyaratan agunan tambahan . Program ini ditujukan bagi perempuan dari keluarga prasejahtera yang sedang berusaha maupun yang akan memulai usaha.
Payung hukum KPPS adalah Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Perempuan Prasejahtera, yang telah diundangkan pada 5 Agustus 2026 .
Mengapa Program Ini Penting?
Selama ini, pelaku usaha ultra mikro—khususnya perempuan dari keluarga prasejahtera—menanggung bunga pembiayaan sekitar 24 persen per tahun. Angka ini jauh di atas beban yang ditanggung pelaku usaha besar. Melalui KPPS, beban tersebut dipangkas menjadi 8 persen flat per tahun, dengan dukungan pemerintah berupa subsidi bunga atau subsidi marjin .
Perbandingan Bunga: Dari 24% Menjadi 8% Flat
Penurunan bunga ini diberikan melalui subsidi bunga atau subsidi marjin dari pemerintah . Artinya, kamu hanya membayar 8 persen, sementara selisihnya ditanggung pemerintah.
Kriteria Penerima: Perempuan dari Keluarga Prasejahtera Desil 1-4
Tidak semua perempuan bisa menjadi penerima KPPS. Ada kriteria yang harus dipenuhi :
Syarat Individu
-
Perempuan yang berasal dari keluarga prasejahtera
-
Terverifikasi dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) pada desil 1 sampai 4
-
Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan KTP-el atau surat keterangan pembuatan KTP
-
Memiliki Kartu Keluarga (KK)
-
Mempunyai usaha dan akan melakukan usaha
Syarat Kelompok
Penerima KPPS harus tergabung dalam kelompok yang memenuhi syarat berikut :
-
Beranggotakan paling sedikit 5 orang di lingkungan yang sama
-
Memiliki kepengurusan kelompok, paling sedikit ketua
-
Memiliki kesepakatan kelompok, yang mengatur hak dan kewajiban anggota, mekanisme pertemuan periodik, serta penyelesaian masalah
-
Seluruh anggota menyatakan kesediaan mengikuti layanan pemberdayaan dari penyalur
-
Seluruh anggota menyatakan kesediaan menerapkan mekanisme tanggung renteng
Plafon Hingga Rp15 Juta per Akad dan Tenor Hingga 24 Bulan
KPPS dirancang mengikuti karakteristik usaha ultra mikro. Berikut detail skema pembiayaannya :
-
Plafon pinjaman: Paling banyak Rp15 juta per akad per penerima
-
Pencairan: Dapat ditarik sekaligus maupun bertahap sesuai kesepakatan dengan penyalur
-
Akses berulang: Penerima dapat kembali mengakses KPPS dalam beberapa kali akad tanpa batasan frekuensi, sehingga pembiayaan dapat tumbuh seiring perkembangan usaha
-
Jangka waktu: Paling lama 24 bulan
-
Perpanjangan: Di luar skema restrukturisasi, dapat diperpanjang menjadi paling lama 36 bulan dengan skema pembayaran yang disepakati
Layanan Pemberdayaan: Pendampingan Keuangan dan Pelatihan Usaha
Yang membedakan KPPS dari kredit program lainnya adalah layanan pemberdayaan yang melekat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari program .
Penyalur berkewajiban memberikan :
Kelompok penerima menerapkan mekanisme tanggung renteng untuk menumbuhkan disiplin sekaligus solidaritas antaranggota . Penerima KPPS juga dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri sebagai bagian dari perlindungan dalam menjalankan usaha .
Mekanisme Tanggung Renteng dalam Kelompok
Tanggung renteng adalah mekanisme di mana seluruh anggota kelompok bertanggung jawab bersama atas pembayaran pinjaman. Jika satu anggota mengalami kesulitan membayar, anggota lain ikut membantu. Mekanisme ini bertujuan :
-
Menumbuhkan disiplin pembayaran
-
Memperkuat solidaritas antaranggota
-
Mengurangi risiko gagal bayar melalui pengawasan sosial antaranggota
Dalam praktiknya, tanggung renteng mendorong komunikasi dan saling dukung antaranggota kelompok. Ini bukan hanya tentang utang, tetapi juga tentang membangun komunitas usaha yang saling menguatkan.
Sektor Produktif yang Dibiayai KPPS
Pembiayaan KPPS diarahkan pada sektor produktif, bukan untuk keperluan konsumtif . Sektor yang dapat dibiayai meliputi:
-
Pertanian
-
Kelautan dan perikanan
-
Industri pengolahan
-
Konstruksi
-
Pariwisata
-
Perdagangan
-
Jasa produksi
Jika usahamu bergerak di salah satu sektor ini, kamu berpeluang untuk memanfaatkan KPPS sebagai sumber modal tambahan.
Cara Mengakses KPPS Melalui Lembaga Penyalur
Penyaluran KPPS dibuka bagi lembaga keuangan maupun koperasi berbadan hukum yang sehat, berkinerja baik, dan sistem datanya terintegrasi dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) .
Langkah Mengakses KPPS
1. Pastikan Kamu Memenuhi Kriteria
Cek apakah kamu terdaftar dalam DTSEN desil 1-4. Pastikan kamu memiliki NIK dan KK yang valid.
2. Bentuk atau Bergabung dengan Kelompok
KPPS berbasis kelompok. Bentuk kelompok dengan minimal 5 anggota di lingkungan yang sama, atau bergabung dengan kelompok yang sudah ada. Pastikan kelompok memiliki kepengurusan dan kesepakatan yang jelas.
3. Cari Penyalur yang Terdaftar
Hubungi lembaga keuangan atau koperasi di daerahmu yang menjadi penyalur KPPS. Tanyakan apakah mereka sudah terintegrasi dengan SIKP dan menyalurkan KPPS.
4. Ikuti Proses Penilaian Kelayakan
Penyalur akan menilai kelayakan calon penerima secara objektif sesuai kriteria yang berlaku . Pastikan dokumen dan informasi yang kamu berikan lengkap dan benar.
5. Ikuti Layanan Pemberdayaan
Setelah diterima, kamu wajib mengikuti layanan pemberdayaan—pendampingan, edukasi keuangan, dan pelatihan usaha. Manfaatkan sebaik mungkin.
6. Kelola Pinjaman dengan Bijak
Gunakan dana untuk kegiatan produktif sesuai rencana usaha. Bayar cicilan tepat waktu untuk menjaga kepercayaan dan membuka akses akad berikutnya.
Perlindungan bagi Penerima KPPS
Pemerintah memberikan perlindungan yang tegas bagi penerima KPPS :
-
Penyalur dilarang meminta agunan tambahan di luar usaha atau objek yang dibiayai
-
Pengawasan dilakukan melalui forum koordinasi pengawasan KPPS yang dikoordinasikan oleh BPKP bersama kementerian/lembaga terkait dan otoritas sektor jasa keuangan
-
Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan kualitas pelaksanaan dan penyaluran
Tips Memanfaatkan KPPS secara Optimal
1. Pastikan Data DTSEN Terbaru
Kriteria utama adalah terverifikasi dalam DTSEN desil 1-4. Jika datamu belum terbaru, segera perbarui melalui kelurahan atau dinas sosial setempat.
2. Bentuk Kelompok yang Solid
KPPS berbasis kelompok. Pilih anggota yang memiliki komitmen dan disiplin. Kelompok yang solid akan lebih mudah mengakses KPPS dan mempertahankan kepercayaan penyalur.
3. Gunakan Dana untuk Usaha Produktif
KPPS dirancang untuk pembiayaan produktif. Gunakan dana untuk menambah modal kerja, membeli bahan baku, atau mengembangkan usaha—bukan untuk konsumsi.
4. Ikuti Semua Layanan Pemberdayaan
Pendampingan dan pelatihan adalah bagian berharga dari KPPS. Manfaatkan untuk meningkatkan keterampilan mengelola keuangan dan mengembangkan usaha.
5. Bayar Tepat Waktu
Riwayat pembayaran yang baik membuka akses ke akad berikutnya. KPPS tanpa batasan frekuensi akad, sehingga kamu bisa terus mengakses pembiayaan seiring pertumbuhan usaha.
6. Siapkan Dana Cadangan
Sisihkan sebagian keuntungan untuk dana cadangan. Ini membantu kamu menghadapi musim sepi atau kebutuhan mendadak tanpa harus menunda pembayaran cicilan.
Penutup
Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) adalah terobosan nyata dari pemerintah untuk membuka akses pembiayaan bagi perempuan pelaku usaha ultra mikro. Dengan bunga 8 persen flat per tahun, plafon hingga Rp15 juta, tanpa agunan tambahan, dan layanan pemberdayaan yang melekat, KPPS menjawab kebutuhan modal yang selama ini menjadi hambatan utama.
Jika kamu memenuhi kriteria—perempuan dari keluarga prasejahtera desil 1-4, memiliki NIK dan KK, serta tergabung dalam kelompok—jangan lewatkan peluang ini. Hubungi lembaga keuangan atau koperasi terdekat yang menyalurkan KPPS, dan mulailah proses pengajuan.
Ingat, KPPS bukan sekadar pinjaman. Ini adalah kemitraan untuk memberdayakan usahamu. Manfaatkan pendampingan, edukasi keuangan, dan pelatihan yang menyertainya. Dengan pengelolaan yang bijak, KPPS bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan usahamu. Selamat memanfaatkan program ini untuk mengembangkan bisnismu!
